Serempak Dukung Kebijakan Larangan Mudik

JAKARTA- Larangan mudik bagi seluruh masyarakat akhirnya dikeluarkan Presiden Joko Widodo untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19. Kebijakan ini akan efektif berlaku pada 24 April 2020 bagi warga yang tinggal di Jabodetabek, di zona merah, dan wilayah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya sudah lebih dulu melarang ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN untuk mudik. Sementara bagi masyarakat lainnya masih hanya bersifat imbauan.

Namun berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh pemerintah, sebesar 24 persen masyarakat masih ‘ngoyo’ untuk mudik. Pemerintah menilai angka tersebut tidak sedikit.

Pemerintah daerah pun melaporkan adanya jumlah pemudik yang cukup signifikan selama pandemic Covid-19. Misal saja, Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta, mencatat ada 6.070 pemudik masuk wilayahnya selama periode 2-16 April. Masyarakat Transportasi Indonesia bahkan mengungkapkan, ada 900ribu pemudik dari Jabodetabek telah berada di kampong halamannya.

Baca: Kemenag: Selama Ramadan Laksanakan Ibadah Di Rumah

Pemerintah tak main-main, untuk mengefektifkan kebijakan larangan mudik maka aturan sanksi akan disiapkan. Plt Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Kemenhub sedang menyiapkan regulasi larangan mudik berupa peraturan menteri perhubungan.

“Sanksi diberlakukan mulai 7 Mei 2020,” tegas Luhut pada Selasa, 21 April 2020.

Bila mengacu pada Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018, sanksi dapat berupa pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta.

Do’s and Don’ts Selama Pelarangan Mudik Berlaku

Selama pelarangan mudik berlaku, lalu lintas orang untuk keluar masuk wilayah Jabodetabek tidak diperbolehkan. Namun, lalu lintas orang di dalam Jabodetabek masih diperbolehkan.

Transportasi massal seperti Commuter Line (KRL) tidak akan ditutup dan diberhentikan operasionalnya. Sebab, transportasi tersebut dianggap mempermudah masyarakat yang harus tetap bekerja, khususnya tenaga kesehatan, cleaning service rumah sakit, dan sebagainya.

Infrastruktur transportasi seperti jalan tol tidak akan ditutup sepenuhnya. “(Jalan tol) dibatasi hanya untuk kendaraan-kendaraan logistik atau yang berkaitan dengan sektor kesehatan, perbankan, dan sebagainya,” jelas Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi. 

Skema untuk pembatasan kendaraan angkutan umum, kendaraan pribadi, dan sepeda motor agar tidak keluar masuk zona merah telah disiapkan.

Dukungan dari Berbagai Pihak

Kebijakan larangan mudik ini mendapatkan dukungan dari berbagai elemen, salah satunya kepolisian. Mabes Polri menyatakan siap mendukung keputusan pemerintah tersebut.

Korlantas Polri akan melakukan penjagaan dan penyekatan pada jalur masuk dan keluar di setiap daerah, terutama Jakarta. Sebanyak 2.582 pos pengamanan yang tersebar di berbagai daerah akan disiapkan.

“Adanya kebijakan dilarang mudik, kami tetap laksanakan operasi ketupat dan menyiapkan 2.582 pos. Dari 2.582 pos itu ada pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu. Pos pengamanan nanti ditempati Polri dan TNI yang gunanya untuk mencegah kejahatan serta keamanan serta keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamsebtibcar Lantas),” jelas Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk selaku operator jalan tol bakal melakukan sejumlah persiapan untuk membantu pemerintah menjalankan kebijakan pelarangan mudik. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru mengatakan, pihaknya segera berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan kepolisian untuk menentukan skenario pembatasan kendaraan di wilayah jalan tol. 

“Untuk membantu penegakan hukum, kami menyiapkan dukungan personel dan sarana perlengkapan lalu lintas,” kata Heru.

Baca: Survei: 52 Persen Warga Anggap Jokowi Cepat Tangani Corona

Sementara PT KAI (Persero) masih menunggu regulasi Kemenhub terkait kebijakan larangan mudik pada moda transportasi kereta api.Namun, VP Public Relations KAI Joni Martinus memastikan KAI siap mendukung penuh kebijakan pemerintah.

Dukungan juga datang dari Kepala Daerah, salah satunya Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno yang mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi. Irwan berharap larangan mudik dapat menahan penduduknya yang merantau untuk pulang kampong.

“Terima kasih kepada Presiden sudah menurunkan larangan mudik. Mudah-mudahan semakin menurun jumlah orang pulang kampung,” kata Irwan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut juga mendukung larangan mudik yang disampaikan Presiden Joko Widodo.Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman mengatakan, pihaknya akan memperketat penjagaan di pintu masuk ke wilayah Kabupaten Garut dengan melakukan penyaringan kepada setiap pendatang atau warga dari luar daerah yang mau masuk ke Kabupaten Garut.

“Larangan mudik sekarang bagi siapa pun. Kalau kemarin kan hanya bagi PNS, sekarang untuk semua orang,” kata dia.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.