Penolakan Omnibus Law Ternyata Hanya “Gorengan” Politik

Penolakan dan pandangan negatif terhadap rancangan Omnibus Law oleh pemerintah ternyata hanya “gorengan” politik. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Padahal niat pemerintah dari awal menyusun rancangan kebijakan Sapu Jagat ini, menurutnya, hendak menyederhanakan aturan yang berlaku. Itu agar investasi sebagai penopang terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat bisa dengan mudah masuk ke Indonesia.

“Namanya politik bisa digoreng, wah ini untuk keperluan ini, wah ini untuk keperluan agar penduduk, agar warga negara sendiri tersingkir, macam-macam begitu,” kata Mahfud di Jakarta.

Terkait gorengan politik ini, tambah Mahfud, jelas terlihat dari prasangka sejumlah pihak atas keberadaan RUU tersebut. Misalnya, prasangka bahwa RUU Cipta Kerja hanya untuk memberikan karpet merah ke negara tertentu.

“Ketika kami susun, tidak ingat sama sekali siapa yang mau investasi itu. Tidak ada urusan Cina, tidak ada. Malah yang disebut sebagai contoh itu Uni Emirat Arab, Qatar, Saudi Arabia. Tidak ada nyebut apa yang dicurigai orang,” ujarnya.

Agar tidak ada kesalahpahaman lebih lanjut, Mahfud mengharap semua pihak membaca secara saksama isi draft RUU Omnibus Law yang kini sudah diserahkan ke DPR. Ia mengajak semua pihak agar berdiskusi terlebih dahulu sebelum melontarkan pandangan terkait RUU ini.

“Baca dulu, baca dulu, baru berdebat. Ya saya melihat ada kesalahan-kesalahan di undang-undang, perbaiki kan ada DPR kan nanti maslaah lama ini. Bukan belum apa-apa, tolak,” pungkasnya.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.