Pendemo RUU HIP dan Omnibuslaw Abaikan Pergub DKI, Anies Baswedan Diam Tak Berani Menindak

JAKARTA – Ratusan orang dari beberapa aliansi massa menggeruduk Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (16/7/2020), menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

 

Hanya saja, dalam demo ini terlihat beberapa peserta tidak mematuhi protokol Covid-19 dengan tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan mengajak anak-anak ikut dalam barisan aksi.

 

Tentu saja, hal ini menjadi catatan serius terkait Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap PSBB dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DKI Jakarta.

 

Dimana, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menyatakan akan mendenda warga yang melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) saat masa new normal dengan denda antara Rp 100.000-Rp 250.000, hingga kerja sosial.

 

Kita Tau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) di DKI Jakarta.

 

Pergub tersebut diterbitkan sebagai dasar pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB.

 

Berbagai aturan untuk pelaksanaan PSBB sendiri sudah diatur dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) di DKI Jakarta.

 

Ada berbagai macam sanksi yang diberikan Pemprov DKI, mulai dari sanksi sosial hingga denda kepada pelanggarnya.

 

Tak menggunakan masker Salah satu sanksi yang diberikan yaitu bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker saat keluar rumah atau berada di tempat umum.

 

Dalam Pasal 4 Pergub tersebut, terdapat tiga sanksi bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker. Pertama adalah sanksi administrasi teguran tertulis, lalu sanksi kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi.

 

Kemudian, yang terakhir adalah sanksi denda administratif paling sedikit Rp 100.000 dan paling banyak Rp 250.000.

 

“Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh kepolisian,” tulis Pergub tersebut.

dan masih ada sangsi sangsi lainnya.

 

Dari Pergub tersebut, disini masyarakat menanti ketegasan Anies Baswedan, sanggupkah Anies berlaku adil menegakkan Aturan yang dia Buat sendiri terhadap FPI dan PA 212 yang melakukan aksi demo tampa menjaga jarak dan tidak memakai masker?.

Sumber

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.