Papua Akan Dimekarkan Menjadi Lima Provinsi, Mahfud MD: Amanat Undang-Undang Terkait Otonomi Khusus

JAKARTA – Pemerintah berencana akan melakukan pemekaran provinsi baru di Papua, dengan demikian Papua ke depannya akan menjadi lima provinsi.

 

Rencana pemekaran itu diungkapkan Mahfud MD seusai menggelar rapat bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta perwakilan TNI-Polri di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat 11 September 2020.

 

Menurut Mahfud MD, pemekaran wilayah di Papua menjadi lima provinsi adalah “amanat dari undang-undang” 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

 

“Revisi juga akan dilakukan, atau penegasan terhadap pasal 76 tentang pemekaran daerah Papua yang rencananya dimekarkan menjadi 5, ditambah 3 dari yang ada sekarang. Karena itu adalah amanat dari undang-undang,” ujar Mahfud, seperti dikutip dari Gala Media.

 

Mahmud juga menambahkan bahwa nantinya akan bekerjasama dengan Kaukus Papua MPR yang diberi nama “For Papua” guna menjembatani komunikasi antara masyarakat Papua dengan pemerintah.

 

“Ya untuk mengomunikasikan perbedaan-perbedaan pendapat, mendekatkan kembali hubungan-hubungan yang mungkin masih belum jelas tentang berbagai isu itu dengan pemerintah,” Mahfud lebih lanjut menjelaskan.

 

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo juga mengomentari terkait pemekaran Papua. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Papua itu sendiri.

 

“Isu soal pemekaran wilayah yang telah menjadi amanat UU 21 tahun 2001 jadi lima wilayah nanti. Ini tujuannya adalah untuk lebih fokus menyejahterakan rakyat Papua, karena Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia,” kata Bambang Soesatyo.

 

Sebab, Papua merupakan bagian dari Indonesia yang tidak terpisahkan. “Karena Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia,” kata pria yang lebih akrab disapa Bamsoet itu.

 

Tidak itu saja, Bamsoet juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang menyusun Inpres atau Instruksi Presiden, supaya pembangunan di Papua lebih terintegrasi dengan semua sektoral kementerian dan lembaga.

 

“Tidak sendiri-sendiri seperti sekarang kementerian membangun ini, nanti terintegrasi sehingga pembangunan jelas nampak nyata,” ujar Bamsoet.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, ide pemekaran Papua diwacanakan ketika Presiden Joko Widodo mengundang 61 tokoh Papua ke Istana.

 

Saleh Sangadji, salah satu dari perwakilan 61 orang yang diundang presiden pada waktu itu, mengatakan, bahwa pemekaran wilayah Papua Selatan penting untuk mendekatkan masyarakat wilayah itu dengan birokrasi.

Sumber

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.