Kawal Omnibus Law Supaya Rakyat Tak Semakin Galau

Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law mendapat  banyak pertentangan oleh berbagai pihak. Pro kontra yang terjadi disinyalir karena RUU ini memuat esensi hajat hidup orang banyak. Adapun RUU Omnibus yang sedang menjadi sorotan terkait RUU Omnibus Cipta Kerja.

Sebagai mantan aktivis dan mantan buruh korporat, penulis justru melihat bahwa Omnibus Law memiliki citra positif. Pertama, RUU Omnibus Law bersifat cepat dan efisien karena pembentukannya dilakukan oleh lembaga eksekutif sehingga revisi atas perundang-undangan sebelumnya bisa dieksekusi lebih cepat. Selain itu, RUU Omnibus Law juga mampu membuat harmonis lintas sektor karena peraturan yang saling bersinggungan mampu diminimalisasi.

Kalau zaman old, regulasi pusat dan daerah hanya dibuat demi kejar target atau kejar setoran saja. Di zaman now, Omnibus Law membuat hukum berkembang sesuai perkembangan zaman. Hal ini diberlakukan karena ada tuntutan konteks bahwa Indonesia butuh penanaman modal sehingga harus dieksekusi dengan lancar.

Jika kita pahami lebih lanjut, Omnibus Law mempunyai sifat komprehensif karena mampu menguasai semua permasalahan yang berada dalam ruang lingkupnya sehingga tidak hanya terbatas dalam satu bidang hukum. 

Esensi penyederhanaan undang-undang ini mampu membuat peraturan yang tumpang tindih menjadi satu kesatuan. Ada solusi penyederhanaan regulasi di tengah kerumitan birokrasi investasi.

Dengan banyak investasi yang terjadi di Indonesia nantinya, lapangan pekerjaan akan semakin terbuka. Apalagi kita sudah menghadapi era revolusi industri 5.0 sehingga harus siap bersaing dengan negara-negara maju lain. Tinggal dibutuhkan kesepakatan yang proporsional antara para pengusaha dan tenaga kerja.

Iklim usaha akan tercipta karena kemudahan perizinan lokasi, persyaratan administrasi, dan perlindungan terhadap kewajiban serta hak para tenaga kerja. 

Selain itu, tumbuh kembang UMKM dan koperasi mampu bergerak maju seiring riset dan inovasi berbasis digital yang mampu memenuhi tuntutan zaman. Diharap kekuatan ekonomi Indonesia semakin konsisten.

Dari RUU Cipta Kerja yang telah penulis baca melalui situs web omnibuslaw.id, Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini mencakup beberapa hal penting, seperti:

  1. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
  2. Perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
  3. Pemberdayaan dan penciptaan UMKM maupun koperasi.
  4. Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Poin pertama, kita bisa lihat bahwa ekosistem investasi dibentuk sebagai upaya untuk mengatasi pertumbuhan inflasi yang kadang tak terduga. Dalam hal ini, Pemerintah akan melakukan pengendalian terhadap ekpor dan impor. 

Pertumbuhan ekonomi yang prospektif akan membuat ekosistem investasi menjadi daya tarik tersendiri karena negara lain bisa terpikat atas komoditi yang dimiliki Indonesia.

Poin kedua, kita bisa memahami bahwa Pemerintah akan memberi edukasi terhadap korporasi untuk peduli tenaga kerjanya. Penetapan pesangon, uang penghargaan masa kerja, biaya pinalti kontrak, jam kerja, dan batasan lembur diatur untuk menjamin kehidupan para tenaga kerja. 

Perusahaan diharap tak mampu mencari profit yang sebesar-besarnya karena keberhasilan bisnis akan maju, jika tenaga kerja terus terpacu untuk meningkatkan kompetensinya.

Indonesia bisa masuk dalam golongan negara berpendapatan tinggi jika diimbangi dengan kemajuan UMKM dan koperasi digital yang mendapat kepastian hukum. Sesuai poin ketiga dalam RUU Omnibus Law yang akan memberi anggapan bahwa permodalan tak akan jadi masalah bagi para pelaku usaha. 

Hal ini dikarenakan ada penentuan kriteria UMKM, basis data tunggal UMKM, pengelolaan terpadu UMKM, kemudahan perizinan UMKM, kemitraan, insentif, dan kemudahan pendirian, rapat anggota, serta kegiatan usaha koperasi.

Jalur birokrasi yang sederhana dalam setiap pasalnya tentu akan mempercepat pelayanan. Kondisi demikian akan berimbas pada penataan administrasi pemerintahan sehingga tidak berbelit. Poin keempat dari Omnibus Law akan memperkuat akuntabilitas dan tata laksana dari birokrasi yang dijalankan.

Beberapa pihak menganggap ada konflik kepentingan dalam RUU Omnibus Law. Beda penafsiran pasti akan muncul, namun isu multidimensional ini memberi pencerahan terhadap legalitas hukum dan otonomi daerah didalamnya. Semoga kita bisa bijak dalam menyikapinya.

Penulis berharap semoga RUU Omnibus Law mendapat kajian strategis sebelum disahkan oleh DPR RI. Hal tersebut harus dilakukan karena kesepakatan RUU Omnibus Law menjadi bagian dari langkah visi Indonesia 2045. Omnibus Law harus tercipta demi kebaikan bersama.Paragraph

Kawal RUU Omnibus Law sekarang juga. Gunakan kecerdasan otak bukan kekuatan otot untuk menanggapinya. Ketika sinkronisasi kebijakan dan regulasi sudah optimal, tinggal dijalankan monitoring dan evaluasi sehingga tak ada pihak yang merasa dikecewakan. Biar bagaimanapun substansi RUU Omnibus Law tetap harus berpihak pada seluruh rakyat Indonesia. Jangan biarkan bangsa ini dilanda galau!

Sumber

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.