Doni Monardo Tegaskan Mudik Tetap Dilarang

JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa hingga saat ini aturan
soal larangan mudik tidak berubah. Pemerintah tetap melarang mudik untuk
mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

Penegasan ini disampaikan oleh Kepala Gugus Tugas Percepatan
Penangangan Covid-19 Doni Monardo dalam konferensi pers pada Rabu (6/5/2020).

“Saya tegaskan, tidak ada perubahan peraturan tentang
mudik, artinya mudik dilarang,” ujar Doni.

Doni memahami bahwa sejauh ini terdapat kesan di masyarakat
bahwa ada perubahan peraturan yang membuat mudik kini dapat dilakukan dengan
sejumlah syarat.

“Beberapa waktu terakhir kami dari Gugus Tugas mendapat
kesan seolah-olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu atau adanya
kelonggaran,” ujar Doni.

Salah satu kesan bahwa ada pelonggaran mudik adalah
munculnya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun
2020 tentang Kriteria Pembatasan Orang dalam rangka Percepatan Penanganan
Coronavirus Disease (Covid-19). Kemudian, yang membuat masyarakat bingung
adalah penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dan Surat
Edaran dari Menko Perekonomian.

Namun, Doni menegaskan kembali bahwa larangan mudik tetap
diberlakukan.

“Saya tegaskan sekali lagi, mudik dilarang!
Titik!” ujar dia.

Sedangkan, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 itu muncul untuk
mengatasi terhambatnya pelayanan penanganan Covid-19 dan pelayanan kesehatan
seperti pengiriman Alkes yang sulit menjangkau seluruh wilayah akibat
terbatasnya transportasi.

“Termasuk juga pengiriman tenaga medis, dan pengiriman
spesimen setelah diambilnya dahak dari masyarakat yang diambil dengan metode
PCR swab,” ujar dia.

Selain memberi kelonggaran untuk moda transportasi, Permenhub
Nomor 25 Tahun 2020 pun mengatur jenis masyarakat yang diperbolehkan untuk
pulang kampung selama larangan mudik diterapkan. Menteri Perhubungan, Budi Karya
menjelaskan pihaknya bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah
memiliki kriteria masyarakat yang diperbolehkan untuk pulang kampung.

Masyarakat yang diperbolehkan untuk pulang kampung
diantaranya, orang yang bekerja pada pelayanan bidang pertahanan, keamanan, dan
ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, fungsi
ekonomi. Selanjutnya, pasien yang membutuhkan penanganan medis. Kemudian,
pemerintah juga memperbolehkan masyarakat dengan kepentingan mendesak untuk
pulang kampung. Terakhir, pemerintah juga memperbolehkan pemulangan PMI, WNI,
dan pelajar dari luar negeri untuk pulang ke daerah asal.

Budi menegaskan, nantinya masyarakat yang
diperbolehkan pulang kampung, perlu melampirkan beberapa persyaratan. Sebagai
contoh, surat tugas bagi masyarakat yang berpergian dengan tujuan bisnis.

Sumber

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.