Diingatkan Jangan Ikut Campur, Sudah Beberapa Kali Vanuatu Singgung Isu Papua di Sidang PBB

Loperberita.com – Kata kunci ” Vanuatu” ramai diperbincangkan di media sosial dan menjadi trending topic di Twitter.

 

Ramainya pembicaraan soal Vanuatu setelah negara ini kembali menyinggung isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dalam Sidang Umum PBB, Sabtu (28/9/2020).

 

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Vanuatu bukan perwakilan warga Papua saat menyampaikan hak jawab atas tuduhan pelanggaran HAM yang dilontarkan oleh negara Pasifik itu terhadap Indonesia.

 

“Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya,” kata Silvany Austin Pasaribu, diplomat muda yang mewakili Indonesia menggunakan hak jawab di Sidang Umum PBB tersebut.

 

Bukan kali ini saja Vanuatu menyinggung soal Papua di Sidang Umum PBB.

 

Vanuatu sendiri sudah beberapa kali menyinggung isu pelanggaran HAM di Papua.

 

Sebelumnya, melansir Harian Kompas, Kamis (27/3/2015), pada tahun 2015, Perdana Menteri Vanuatu saat itu, Moana Carcasses Kalosil juga menyinggung hal yang di hadapan Dewan HAM PBB.

 

Ia menyebut pelanggaran HAM oleh aparat keamanan terjadi di Papua Barat sejak penentuan pendapat rakyat yang digelar tahun 1969.

 

Untuk itu, Moana pun mendesak pengawas HAM PBB, wartawan internasional, dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli HAM untuk memperoleh akses ke Papua Barat.

 

Selain itu, ia juga meminta Dewan HAM PBB mempertimbangkan mengeluarkan resolusi berupa mandat kepada salah satu negara untuk melihat situasi HAM di Papua Barat.

 

Tuduhan Moana dibantah oleh Mantan Menteri Luar Negeri Organsisasi Papua Merdeka Nicholas S Messet.

 

Isu yang sama terus dibawa di hadapan Majelis atau Sidang Umum PBB pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan terbaru, 2020.

 

Berikut catatannya:

2016

Melansir ABC News, 26 September 2019, Vanuatu dan negara-negara Pasifik lain mengkritik catatan HAM di Indonesia di Papua dan Papua Barat dalam pidato di Sidang Umum PBB.

 

Saat itu, delegasi dari Vanuatu, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, Tuvalu, dan Tonga mengungkapkan perhatiannya pada Papua.

 

Perwakilan Indonesia, Nara Masista Rakhmatia, merespons tuduhan ini.

 

Ia mengatakan bahwa negara-negara itu justru mengganggu kedaulatan nasional indonesia.

 

“Negara-negara ini menggunakan Sidang Umum untuk memajukan agenda domestik mereka dan mengalihkan perhatian dari masalah di negaranya sendiri,” kata Nara saat itu.

 

2017

Di tahun berikutnya, Vanuatu masih membawa isu yang sama. Melansir video yang diunggah di laman UN, Indonesia pun kembali membacakan hak jawab dalam sesi debat umum di Sidang Umum ke-72 PBB itu.

 

Perwakilan Indonesia saat itu, Ainan Nuran menyebut bahwa negara-negara yang dianggap pro separatis Papua itu tidak mengerti atau bahkan menolak untuk mengerti atas pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah di Papua dan Papua Barat.

 

Ia pun heran dengan sikap sejumlah negara yang terus menghembuskan isu HAM tentang Papua dan Papua Barat.

 

Ia bahkan menekankan bahwa isu HAM selalu digaungkan oleh individu yang pro kelompok separatis.

 

2018

Pada tahun 2018, Jusuf Kalla, yang saat itu menjabat Wakil Presiden, menyampaikan langsung tanggapan atas kritik yang diberikan Vanuatu.

 

Kalla menyinggung soal pentingnya menghormati kedaulatan negara lain.

 

“Sudah terlalu lama Indonesia memilih untuk membangun hubungan persahabatan dengan Vanuatu, termasuk dalam menunjukkan solidaritas dan simpati selama masa-masa sulit,” kata Kalla seperti dikutip Antara, 28 September 2020.

 

Indonesia sangat menyesalkan upaya Vanuatu untuk mendukung atau bahkan yang terburuk menjadi bagian dari gerakan separatis di Papua.

 

Pada tahun 2019, isu tersebut juga direspons oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

 

Seperti diberitakan Kompas.com, 29 September 2019, JK menegaskan bahwa tidak ada pembahasan tentang referendum Papua selama Sidang Umum PBB 2019.

 

Ia membantah informasi yang menyebut adanya penolakan dari PBB terhadap usulan negara-negara Asia Pasifik terkait referendum Papua.

Sumber

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.