Deklarasi KAMI di Tengah Pandemi Diwarnai Kontradiksi

JAKARTA – Pekan ini, ada aksi politik oposisi ekstraparlementer yang ramai diperbincangkan. Aksi politik itu adalah deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Aksi KAMI diwarnai sejumlah kontradiksi.

Kontradiksi yang paling jelas adalah soal acara deklarasi itu sendiri. Deklarasi digelar di tengah pandemi COVID-19, menuntut penanganan COVID-19 yang lebih baik lagi, namun malah kena kritik karena mengabaikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

 

Kontradiksi selanjutnya adalah terkait kehadiran sejumlah tokoh di deklarasi namun belakangan malah memicu isu yang bertentangan. Kontradiksi yang paling mengemuka adalah kehadiran Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun. Ada pula kehadiran Meutia Hatta, serta Korneles Galanjinjinay.

 

Kontradiksi selanjutnya terkait masa depan KAMI. Pihak KAMI sendiri sudah sejak awal berjanji tidak akan menjadi partai politik (parpol), namun prediksi yang muncul justru sebaliknya, KAMI bakal menjadi parpol.

 

Simak rincian kontradiksi-kontradiksi di atas:

 

  1. Deklarasi di tengah Pandemi

 

Deklarasi KAMI digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8) kemarin. Banyak tokoh kaliber nasional hadir di acara ini. Padahal, saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung, kerumunan massa justru perlu dihindari.

 

Dalam salah satu tuntutannya, KAMI menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19. Namun yang kontrakdiktif di sini, justru acara KAMI mendapat sorotan lantaran tidak menerapkan langkah pencegahan penularan virus Corona. Pihak yang menyoroti adalah Satgas Penanganan COVID-19.

 

“Yang terkini pada hari ini ada aksi masyarakat dari deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi di Jakarta dan ini juga terlihat kerumunan massa yang cukup besar dan sangat berdekatan, sebagian ada yang menggunakan masker, dan cukup banyak yang tidak menggunakan masker atau maskernya digunakan dan diturunkan di dagu,” juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, beberapa jam setelah deklarasi itu berlangsung di Tugu Proklamasi.

 

KAMI merasa telah menjalankan protokol kesehatan, namun banyak pihak mencari-cari kesalahan dari acara tersebut.

 

“Itu juga memang pertama bahwa kita menerapkan protap yang namanya kesehatan, tapi kalau orang mencari-mencari kesalahan bisa saja. Yang tentu awal itu sudah kita siapkan, cuci tangan, dan sebagainya, dan acara itu berjalan dengan bagus,” kata Ketua Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani kepada wartawan, Rabu (19/8).

 

  1. Dubes Palestina, Meutia Hatta, Korneles

 

Dubes Palestina Zuhair Al-Shun hadir pada deklarasi KAMI karena diundang oleh Din Syamsuddin, deklarator KAMI yang kebetulan juga Ketua Persatuan Persahabatan Indonesia-Palestina. Di benak Zuhair, acara itu adalah perayaan kemerdekaan ke-75 RI, bukan acara politikus oposisi yang menentang pemerintah.

 

“Kami ingin menegaskan bahwa partisipasi kami berdasarkan pada pemahaman bahwa acara tersebut adalah acara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia dan bukan yang lainnya,” kata pihak Kedubes Palestina dalam keterangannya, Rabu (19/8) kemarin.

 

Politikus pendukung Jokowi tidak terima Dubes Palestina menghadiri acara politik KAMI. Politikus PKB yang duduk di Komisi I DPR menyarankan agar Dubes Palestina dipulangkan saja. Kursi Pak Dubes goyang-goyang. Belum cukup, Pak Dubes juga kena cap sebagai orang yang tidak cermat membaca undangan.

 

“Tadi saya sudah menelepon Dubes Palestina. Rupanya ada kesalahpahaman. Beliau tidak baca saksama undangan,” kata Din Syamsuddin selaku pemberi undangan, dikutip dari detikcom, Rabu (19/8).

 

Putri Mohammad Hatta, Meutia Farida Hatta, juga hadir di deklarasi KAMI untuk membacakan proklamasi. Meutia menyatakan bersedia hadir karena diminta membacakan teks Proklamasi mengingat dirinya sebagai putri Bung Hatta. Namun beberapa saat kemudian, kehadiran Meutia menjadi sorotan warganet, termasuk dari sang keponakan: Gustika Jusuf Hatta yang menyesalkan kehadiran Meutia.

 

Ternyata, Meutia tidak sepenuhnya paham apa itu acara deklarasi KAMI. Setelah semakin paham saat acara berlangusng, Meutia kemudian berusaha menempatkan diri di situasi saat itu.

 

“Ada yang sudah dan belum saya tahu, tetapi saya segera bisa menempatkan diri dengan baik terhadap situasi seperti itu,” ucap Meutia dikutip dari detikcom, Kamis (20/8).

 

Ada pula kehadiran Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Korneles Galanjinjinay yang disusul oleh kontradiksi. GMKI sendiri justru menyatakan nama Ketumnya dicatut oleh KAMI.

 

“Karena itu, kami menyayangkan adanya pencatutan nama Ketua Umum PP GMKI Korneles Galanjinjinay dalam naskah deklarator KAMI,” ujar Ketua Bidang Media Komunikasi dan Informasi PP GMKI Benardo Sinambela dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/8).

 

Ketua Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani menjelaskan, Korneles datang sendiri ke arena deklarasi. Yani tak akan mempermasalahkan bila nantinya Korneles menarik diri dari koalisi itu.

 

“Karena inikan gerakan moral, kita tidak ada mencatut itu. Yang kita sebut itu Korneles sebagai Ketua Umum GMKI. Bukan GMKI, kita menyebut jabatan si Korneles,” ucap Yani.

 

  1. Masa depan KAMI

 

Sejak awal, KAMI berjanji tidak akan berubah menjadi partai politik. KAMI menyebut dirinya sebagai gerakan moral.

 

“Kami tidak akan berubah menjelma menjadi partai politik maupun ormas. Seperti ini saja,” kata Yani selaku Ketua Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani di Tugu Proklamasi, Selasa (18/8/2020).

 

Namun berdasarkan sejarah yang acapkali berulang, banyak partai politik yang semula dirintis lewat kumpul-kumpul semacam ini. Pengamat politik M Qodari mengungkit sejarah Hanura yang diawali ormas. Partai NasDem juga diawali lewat ormas.

 

“Sudah pola yang sering terjadi dimana elit membangun parpol diawali sebuah gerakan sosial ke masyarakat,” kata Qodari.

 

Bahkan politikus PDIP Hendrawan Supratikno ingat betul, acara-acara deklarasi seperti yang dilakukan KAMI ini mirip seperti deklarasi Majelis Amanat Rakyat (MAR) yang mengawali kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN).

 

“Bila imajinasi tersebut betul, berarti KAMI mirip dengan Majelis Amanat Rakyat (MAR) yang dulu muncul pada awal era Reformasi dan menjadi cikal bakal PAN yang ada saat ini,” kata Hendrawan Supratikno.

 

Nama-nama yang ikut deklarasi KAMI memang nama-nama yang sudah tidak asing muncul di pemberitaan politik. Mereka antara lain Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Refly Harun, Said Didu, Rocky Gerung, Ichsanuddin Noorsy, MS Kaban, hingga Amien Rais.

 

Muncul anggapan, mereka ini adalah para mantan pejabat yang sakit hati karena dipecat Presiden Jokowi. Sejumlah mantan pejabat era Jokowi yang disebut sebagai deklarator KAMI, di antaranya mantan Komisaris PT Pelindo I Refly Harun, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, eks Menko Polhukam Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan eks stafsus Menteri ESDM Said Didu.

 

“Kalau melihat daftar nama sebagian besar adalah orang-orang yang kecewa ketika Pilpres terdahulu,” sebut Abdul Kadir Karding dari PKB.

 

Pihak KAMI sudah sejak awal membantah bahwa kelompoknya adalah ‘barisan para mantan’. “Salah, nggak ada (barisan mantan). (Yang) Ada anggota DPD, beberapa anggota DPD yang masih aktif, ada masih dosen-doesen yang masih aktif, guru besar-guru besar yang masih aktif, pengusaha,” kata Yani usai deklarasi 18 Agustus itu.

 

Keberadaan para mantan pejabat hingga purnawirawan sekaliber Gatot Nurmantyo memang eksis, memang sakit hati, tapi bukan sakit hati ke person-person politik tertentu melainan sakit hati karena kondisi bangsa Indonesia. Para ‘mantan’ itu mendengungkan (buzzing) perihal masalah bangsa yang menuntut solusi.

 

“Bagian dari buzzer ini dianggap kelompok barisan sakit hati, kelompok yang ingin kudeta, kelompok yang sakit jiwa dan lain sebagian. Kami betul sakit hati. Sakit hati kami bagaimana rakyat yang tidak diurus sebagaimana mestinya. Kami sakit hati bagaimana rakyat tidak dapat bekerja, tetapi tenaga kerja asing masuk di Indonesia begitu mudah,” papar Yani.

 

Gatot Nurmantyo sendiri menghebohkan publik lewat acara deklarasi itu, lantaran menyebut soal perkembangan oligarki di Indonesia.

 

“Salah satu bahaya dari proxy war yang saya katakan diperburuk dengan tumbuh kembangnya oligarki kekuasaan di negeri, kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang dan tidak beruntung lagi, mereka melakukan dengan topeng konstitusi apakah benar ini terjadi pada negeri kita? Biar rakyat yang menjawab,” kata Gatot dalam sambutannya di Tugu Proklamasi.

 

Sesaat setelah itu, muncul gambar yang mengarah ke Pilpres 2024. Isu liar ini menjodoh-jodohkan Gatot dan Titiek Soeharto (Siti Hediati Hariyadi) sebagai pasangan di 2024 kelak. Ada pula gambar Titiek PRabowo-Din Syamsuddin yang digadang sebagai capres-cawares 2024.

Sumber

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.